Gerindra: Pertemuan SBY dan Prabowo Tak Bahas Koalisi dan Mentan
JAKARTA,KOMPAS.com
- Anggota Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra),
Martin Hutabarat menegaskan pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
dan Prabowo Subianto tidak membahas koalisi partai pada tahun 2014.
Dia juga membantah Prabowo diminta menggantikan Suswono sebagai Menteri
Pertanian.
"Soal koalisi antara kedua partai tidak menjadi fokus
pembicaraan mereka," tegas Martin yang juga anggota Komisi III DPR,
Selasa (12/3/2013). Karenanya, pembicaraan juga tak membahas masalah
kontrak politik antara Partai Gerindra dan Partai Demokrat. Strategi
politik masing-masing partai untuk Pemilu 2014 pun, imbuh Martin, tak
muncul dalam pertemuan tersebut.
Menurut Martin apa yang
dibicarakan kedua tokoh ini banyak mengenai strategi kepentingan bangsa
ke depan, terutama dalam menghadapi era globalisasi. Tapi dia tak
menampik tema pembicaraan itu terkait dengan proses peralihan
kepemimpinan nasional.
Martin mengatakan SBY dan Prabowo lebih
memikirkan dan membahas bagaimana membuat suasana politik aman dan
tenteram di tanah air pada tahun politik hingga 2014."Itulah yang
menjadi komitmen mereka berdua," tegas Martin.
Sebelumnya,
bertempat di Kantor Presiden, Senin (11/3/2013), SBY dan Prabowo
bertemu hampir dua jam. Banyak persoalan nasional, ekonomi yang dibahas
kedua tokoh politik bangsa ini.
Isu Menteri Pertanian
Martin
pun membantah bahwa dalam pertemuan itu SBY meminta Prabowo
menggantikan Suswono sebagai Menteri Pertanian, menyusul mencuatnya
kasus dugaan korupsi di Kementeria Pertanian yang kini ditangani Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK). "Prabowo calon Presiden terkuat sekarang.
Kok jadi Menteri?," tepis dia.
Menurut Martin apabila hanya
membicarakan persoalan kursi menteri spektrumnya terlalu kecil untuk
dua tokoh besar yang berlatar belakang militer tersebut. Apalagi,
tambah dia, pertemuan dilakukan di Istana Negara. "Terlalu kecil hal
seperti itu mereka bicarakan di istana negara. Lagi pula kasus korupsi
Kementerian Pertanian adalah urusan KPK," ujar dia. (Srihandriatmo Malau | Willy Widianto)